Ada Kriteria Tambahan Bagi Penerima Banpres Produktif, Ini Penjelasannya

 Kementerian Koperasi dan UKM lewat Team Nasional Pemercepatan Pengendalian Kemiskinan (TNP2K) menulis banyak daerah memutuskan persyaratan tambahan yang menerima kontribusi Presiden Produktif (Banpres Produktif).

Tips Supaya Mudah Menang Bermain Sabung Ayam Online

Hal tersebut dikutip hasil dari penilaian penerapan Kontribusi Pemerintahan Untuk Aktor Usaha Mikro (BPUM - BanPres Produktif), Selasa (22/12/2020), persyaratan atau persyaratan tambahan itu selaku contoh DKI Jakarta.

Dalam persyaratan yang menerima kontribusi itu harus usaha mikro nasabah perbankan dengan saldo tabungan calon yang menerima kontribusi lebih kurang Rp 2 juta.

Selanjutnya persyaratan umum yang lain yaitu yang menerima harus mempunyai ktp (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mempunyai aktivitas usaha mikro yang aktif dan produktif, dan mempunyai usaha yang beralamat di DKI Jakarta.

Contoh yang lain Kabupaten Ciamis, memutuskan persyaratan yang menerima harus mempunyai ijin usaha mikro kecil atau surat pengakuan dari Instansi pengusul, dan mempunyai rekening di bank umum.

Tentang hal sekitar 58 % yang menerima kontribusi didaftarkan oleh Instansi pengusul. Saat itu ada 41,2 % yang menerima kontribusi daftarkan diri untuk memperoleh program. Salah satunya 71,6 % ada yang mendaftarkan langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM, dan 28,4 % mendaftarkan lewat piranti RT/RW atau Dusun/Kelurahan.

Saat itu dalam pencairan dan pendayagunaan program, sebagian besar yang menerima faedah sukses lakukan aktivasi rekening. Walau demikian, masihlah ada 8,3 % yang menerima faedah yang gagal lakukan aktivasi rekening.

Hal itu dikarenakan oleh rekening masih terblokir sekitar 61,9 % dan 25,7 % tidak mengenali fakta kenapa gagal lakukan aktivasi rekening.

Lanjut, sebagian besar yang menerima Banpres memakai dana untuk beli bahan baku (88,5 persen), untuk beli alat produksi (23,4 persen), konsumsi (22,8 persen), menabung (10,3 persen), bayar utang (6,8 persen), bayar karyawan (2,1 persen), dan untuk ongkos sekolah anak dan ongkos penyembuhan keluarga yang sakit (3,4 %).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memperjelas, Kontribusi Presiden (Banpres) Produktif untuk Usaha Mikro sudah tersalurkan sebesar 92 % atau 11 juta usaha mikro dari keseluruhan 12 juta usaha mikro.

"Banpres produktif usaha mikro telah 92 % atau 11 juta lebih, dari sasaran 12 juta usaha mikro," kata MenkopUKM Teten Masduki habis berkunjung KJUB Puspetasari Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa tengah, Minggu (6/12/2020).

Kata Teten, pendistribusian banpres produktif semestinya dapat dipercepat. Tetapi, masih menanti banyak daerah di daerah Indonesia Timur yang paketnya belum tercukupi. Fakta pemerataan kata Teten, jadi alasan.

"Sebenernya dapat dipercepat, tetapi masih menanti di sejumlah wilayah di daerah Timur yang paketnya belum tercukupi. Kita harus lihat faktor pemerataan," ucapnya

Faksinya pastikan, tahun 2021 banpres produktif usaha mikro akan diteruskan. Hal itu sebab Presiden Jokowi memberikan instruksi bidang UMKM terutamanya usaha mikro masih terpukul karena wabah Covid-19.

"Insya Allah tahun depannya akan diteruskan. Presiden telah perintahkan sebab UMKM masih berat khususnya di mikro," katanya.

Teten akui sudah menyarankan ke DPR supaya bujet untuk program Banpres produktif ditambahkan sejumlah Rp 48 triliun untuk 20 juta aktor usaha mikro.

"Kami usulkan dengan DPR, yang menerima 20 juta usaha mikro dengan keseluruhan 48 triliun," ucapnya.

Akan tetapi, hal tersebut akan diulas pada tingkat Komite PEN, sebab bukan bujet teratur KemenkopUKM. Sebab ini bukanlah bujet teratur maka masuk pengkajian di komite PEN. Ada lanjutan dibahas di Kementerian Koordinator ekonomi.

Dia menyarankan supaya yang sudah memperoleh banpres produktif usaha mikro sebesar Rp2,4 juta, memperoleh program Credit Usaha Rakyat (KUR) super mikro di bawah Rp10 juta dengan bunga 0 %.

Disamping itu, Teten Masduki mengaku berdasar data KemenkopUKM, hingga saat ini ada sekitar 28 juta aktor usaha mikro yang inginkan banpres produktif. Tetapi pemerintahan cuman mampu mengucurkan 12 juta.

"Kita penilaian. Di depan yang memperoleh harus yang baru. Sebab ada 28 juta yang meminta. Kita cuman memberi 12 juta," kata Teten.

Begitu KemenkopUKM mengharap kedepan yang menerima kontribusi itu bisa jalankan upayanya. Disamping itu mereka jadi bankable dan tersambung dengan instansi pembiayaan, agar tingkatkan upayanya.

Presiden Jokowi mengawasi jalannya pembagian bansos masyarakat yang terimbas Covis-19. Tiap masyarakat akan terima kontribusi sebesar Rp 600 ribu.